Gedung DPRD Kabupaten Deiyai Jalan Tigi Doo Waghete II, Tigi, Kabupaten Deiyai Papua Tengah, Indonesia
L • BBantuan penggunaan templat ini
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai (disingkat DPRD Deiyai) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, Indonesia. DPRD Deiyai beranggotakan 20 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD Deiyai yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 29 Desember2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire di Aula Sekwan, Kota Waghete.[1][2] Komposisi anggota DPRD Deiyai periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik dimana Partai Hanura, Perindo, dan PKB adalah partai politik pemilik kursi terbanyak setelah masing-masing berhasil meraih 3 kursi.[3]
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPRD Deiyai terdiri dari satu Ketua dan dua Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi dan suara terbanyak secara berurutan.[4]
Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD Kabupaten/Kota. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD Kabupaten/Kota.[11] Setiap fraksi di DPRD Deiyai setidaknya beranggotakan 3 orang.
Alat Kelengkapan DPRD
Berdasarkan Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kabupaten/Kota terdiri dari:
Pimpinan
Badan Musyawarah (Bamus)
Komisi
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
Badan Anggaran (Banggar)
Badan Kehormatan (BK)
Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)
Pimpinan DPRD
Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua, sedangkan yang beranggotakan 45-50 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua.[12] Pimpinan DPRD Deiyai terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi dan suara terbanyak secara berurutan.
Komisi
Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20-35 orang dapat membentuk 3 komisi dan DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan lebih dari 35 orang dapat membentuk 4 komisi.[13] DPRD Deiyai memiliki 3 komisi :
Ketua Komisi A : Hendrik Onesmus Madai, ST
Ketua Komisi B : Yustus Koto
Ketua Komisi C : Yason Edowai
Daerah Pemilihan
Pada Pileg 2019[14], pemilihan DPRD Kabupaten Deiyai dibagi kedalam 2 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
^"Anggota DPRD Deiyai Resmi Dilantik, Bupati Ateng Edowai Ajak Legislatif Kerjasama Bangun Daerah". lintaspapua.com. 29-12-2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-30. Diakses tanggal 30-12-2019.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
^"Ini harapan pemuda Deiyai buat DPRD yang baru". WAGADEI. 29-12-2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-30. Diakses tanggal 30-12-2019.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
^ ab"Ini Nama 20 Anggota DPRD Deiyai Terpilih Periode 2019-2024". suarapapua.com. 19-08-2019. Diakses tanggal 30-12-2019.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
^Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
^"Pimpinan DPRD Deiyai periode 2019-2024 dilantik". jubi.co.id. 22-06-2020. Diakses tanggal 23-06-2020.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
^ ab"Info Pemilu 2019". KPU RI. Diakses tanggal 27-12-2019.Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
^Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
^Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
^Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
^"Keputusan KPU Nomor 296/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. Diakses tanggal 26-01-2021.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
^"Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 06-02-2023. Diakses tanggal 10-02-2023.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
3 
1 
1 
