Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Bidang tugas	Pengendalian Perubahan Iklim
Pegawai	441
Alokasi APBN	Rp 298,05 Miliar
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A
Sekretaris Direktur Jenderal	Ir. Noer Adi Wardojo, M.Sc
Direktorat
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim	Irawan Asaad, S.T., M.Sc., Ph.D
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim	Yulia Suryati, S.Si., M.Sc.
Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	Ir. Hari Wibowo
Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional	Wahyu Marjaka
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Ir. Thomas Tandi Bua A.N. M.Sc.

Kantor pusat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 12 Jl. Gatot Subroto, Senayan
Situs web
ditjenppi.menlhk.go.id

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (disingkat Ditjen PPI) merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.^[1] Ditjen PPI dibentuk dari hasil peleburan organisasi BP REDD+ (Badan Pengelola Program Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Perusakan Hutan) dan DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim). Kedua organisasi yang berkonsentrasi dibidang kehutanan dan lingkungan hidup ini (BP REDD+ dan DNPI) secara resmi dibubarkan dan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sesuai Perpres No. 16 tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 21 Januari 2015.

Secara resmi Menteri LHK Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar M.Sc melantik Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Lihat pula

Manggala Agni

Referensi

^ "Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-25. Diakses tanggal 2018-05-03.

Pranala luar

BP REDD+ dan DNPI Dibubarkan^{[pranala nonaktif permanen]}
Menteri LHK, Seskab dan BP REDD (+) Koordinasikan Kelembagaan Pengendalian Perubahan Iklim^{[pranala nonaktif permanen]}
BP REDD+ Dilebur Jadi Ditjen
Inilah Para Petinggi Baru Kementerian LHK, Apa Pesan Menteri Siti?
BP REDD+ dan DNPI Dilebur ke Kementerian^{[pranala nonaktif permanen]}
KLHK Lantik 13 Eselon I