Kroasia |
---|
|
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Kroasia |
Undang-Undang Dasar - Undang-Undang Konstitusi tentang Hak-Hak Minoritas Nasional di Republik Kroasia
|
Eksekutif - Presiden (daftar)
- Kabinet (daftar)
- Perdana Menteri: Andrej Plenković
|
Legislatif - Sabor (parlemen)
- Ketua: Gordan Jandroković
- Saat ini
- Oposisi
|
Yudikatif - Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi
- Kejaksaan Agung
- Dewan Peradilan Negara
|
Partai politik di Sabor - Blok untuk Kroasia (BLOK)
- Persatuan Demokrat Kroasia (HDZ)
- Partai Demokrasi Kristen Kroasia (HDS)
- Partai Rakyat Kroasia – Demokrat Liberal (HNS-LD)
- Partai Pensiunan Kroasia (HSU)
- Partai Petani Kroasia (HSS)
- Partai Liberal Sosial Kroasia (HSLS)
- Penguasa Kroasia (HS)
- Persatuan Demokratik Hungaria di Kroasia (DZMH)
- Gerakan Tanah Air (DP)
- Partai Demokrat Independen Serbia (SDSS)
- Majelis Demokratik Istria (IDS)
- Kiri Baru (NL)
- Partai Rakyat – Reformis (NS-R)
- Partai Demokrat Sosial (SDP)
- MOST
- Kita bisa! (Možemo)
- Front Pekerja (RF)
|
Pemilihan umum dan referendum Pemilihan umum terakhir - Presiden: 2014–2015
- 2019–2020
Referendum terakhir - 1991 (kemerdekaan)
- 2012 (keanggotaan Uni Eropa)
- 2013 (Undang-Undang Dasar)
|
Pembagian administratif - Županije
- Kota (Gradovi)
- Munisipalitas (Općine)
|
Hubungan luar negeri - Kementerian Luar Negeri dan Urusan Eropa
- Misi diplomatik
- Paspor
- Persyaratan visa
|
|
|
Politik Kroasia adalah kerangka kerja demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer dalam bentuk republik, di mana Perdana Menteri Kroasia adalah kepala pemerintahan dalam sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Pemerintah dan Presiden Kroasia. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Parlemen Kroasia (bahasa Kroasia: Sabor). Lembaga peradilan bersifat independen dari eksekutif dan legislatif. Parlemen mengadopsi Konstitusi Kroasia pada tanggal 22 Desember 1990 dan memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Yugoslavia pada tanggal 25 Mei 1991. Keputusan konstitusional tentang Kedaulatan dan Kemerdekaan Republik Kroasia mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1991. Sejak saat itu, konstitusi telah diubah beberapa kali.[1] Partai modern di negara ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19, dan mengalami perubahan agenda serta daya tarik, yang mencerminkan perubahan sosial, seperti pecahnya Austria-Hungaria, Kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia, kediktatoran, dan pergolakan sosial dalam kerajaan, Perang Dunia II, pembentukan pemerintahan Komunis, dan pecahnya SFR Yugoslavia.
Referensi
- ^ "Chronology". Constitute. Diakses tanggal 28 April 2015.
|
---|
Negara berdaulat | - Albania
- Andorra
- Armenia1
- Austria
- Azerbaijan1
- Belanda
- Belarus
- Belgia
- Bosnia dan Herzegovina
- Britania Raya
- Inggris
- Irlandia Utara
- Skotlandia
- Wales
- Bulgaria
- Ceko
- Denmark
- Estonia
- Finlandia
- Georgia1
- Hungaria
- Republik Irlandia
- Islandia
- Italia
- Jerman
- Kazakhstan2
- Kroasia
- Latvia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luksemburg
- Makedonia Utara
- Malta
- Moldova
- Monako
- Montenegro
- Norwegia
- Polandia
- Portugal
- Prancis
- Rumania
- Rusia2
- San Marino
- Serbia
- Siprus1
- Slovenia
- Slowakia
- Spanyol
- Swedia
- Swiss
- Turki2
- Ukraina
- Vatikan
- Yunani
|
---|
Negara dengan pengakuan terbatas | - Abkhazia1
- Kosovo
- Republik Artsakh1
- Ossetia Selatan1
- Siprus Utara1
- Transnistria
|
---|
Dependensi dan wilayah lain | - Åland
- Kepulauan Faroe
- Gibraltar
- Guernsey
- Jersey
- Pulau Man
- Svalbard
|
---|
|
| Artikel bertopik Kroasia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |